TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.
Baca Juga: Gubernur Dorong Penguatan Sektor Kelautan dan Perikanan Kaltara Bersama KKP RI
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia menilai penguatan integritas harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya terbatas pada pengawasan internal.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” kata Ingkong.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia pun menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini agar hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.
Kegiatan sosialisasi ini sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bagi Ingkong, survei tersebut menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana budaya integritas telah diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara.® (dkisp)
