TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si. menghimbau seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
Himbauan tersebut disampaikan saat menghadiri Apel Operasi Ketupat Kayan 2026 di Lapangan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Kamis (12/3) sore.
Baca Juga: Safari Ramadan di Malinau, Gubernur dan Wagub Pererat Silaturahmi dan Salurkan Bantuan Masyarakat
Datu Iqro menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendukung penuh upaya pengamanan arus mudik yang dilaksanakan oleh Kepolisian bersama instansi terkait.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat untuk tetap siaga selama masa mudik berlangsung.
“Saya berharap para pemudik mengikuti aturan yang ada. OPD terkait seperti Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu pihak kepolisian agar mudik tahun ini bisa berjalan lancar,” ujar Datu Iqro.
Sementara itu, Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. menjelaskan bahwa Operasi Ketupat Kayan 2026 bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
Ia memprediksi terdapat dua gelombang arus mudik. Gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret dan gelombang kedua pada 18–19 Maret.
“Untuk arus balik diperkirakan terjadi pada 18–19 Maret untuk gelombang pertama dan 28–29 Maret untuk gelombang kedua,” jelasnya.
Djati menambahkan, mengingat sebagian besar wilayah Kaltara merupakan daerah perairan, pengamanan akan difokuskan di pelabuhan serta lokasi penyeberangan kapal ferry.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas penumpang pada kapal karena dapat membahayakan keselamatan. Petugas di pos penyeberangan akan terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar perjalanan mudik berjalan aman.
Dalam Operasi Ketupat Kayan 2026 ini, sebanyak 808 personel gabungan dilibatkan yang terdiri dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, BPBD, Damkar, Basarnas serta Senkom.
Selain itu, aparat juga mendirikan 44 pos pengamanan, terdiri dari 15 pos pengamanan, 26 pos pelayanan serta sejumlah pos terpadu untuk mendukung kelancaran arus mudik.® (dkisp)
