MALINAU, siagasatu.co.id — Wakil Bupati Malinau Jakaria,SE,.M.Si menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi M.Si. Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur dan Forkompida Kalimantan Utara serta para Bupati dan Wali Kota seluruh Kalimantan Utara. Rapat berlangsung di Hotel Swiss-Bell Tarakan. Jumat,(09/01/2026).
Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.
Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Malinau menjelaskan bahwa daerah Malinau memiliki kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau. Ini menjadi masalah besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, beberapa kecamatan di daerah perbatasan hanya bisa dijangkau dengan pesawat atau melalui perjalanan panjang menggunakan sungai dan jalan yang terbatas. Hal ini membuat biaya untuk memberikan pelayanan menjadi sangat tinggi dan sulit untuk menjangkau semua orang.
Meskipun menghadapi banyak tantangan, Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berkomitmen untuk menjalankan berbagai program yang penting, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu program yang dijalankan adalah program wajib belajar, di mana pemerintah daerah menanggung semua biaya pendidikan dasar, termasuk perlengkapan sekolah. Selain itu, ada juga program Desa Sarjana, di mana pemerintah membantu biaya pendidikan perguruan tinggi untuk minimal satu anak dari setiap desa setiap tahun.
Wakil Bupati Malinau berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPPA, bisa memberikan dukungan lebih untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan di daerah perbatasan. Ia menekankan bahwa memperkuat peran perempuan dan melindungi anak-anak adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar pembangunan bisa dilakukan secara adil dan inklusif.® (HS)
“Teruslah Bersemangat dan Bekerjasama”
“Saya Ada Untuk Semua”
“Bersama Kita Pasti Bisa”
“Salam Harmonis Untuk Kita Semua”
