TARAKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan penyusunan Ranperda APBD 2026 difokuskan pada pemenuhan layanan dasar di tengah proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Kamran Daik, usai mengikuti agenda Rapat Evaluasi Ranperda APBD Malinau 2026 di Kota Tarakan, Jumat (12/12).
Baca Juga:Dari Ibadah ke Pelayanan Publik: Bupati Tinjau Fasilitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Desa Metut
Kamran menjelaskan bahwa kondisi fiskal tahun 2026 diperkirakan lebih menantang dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di angka 4,31 persen, turun dari 5,86 persen.
”Di tengah situasi ini, kami harus memastikan bahwa sektor pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Fokus pada keberlanjutan pelayanan publik, terutama kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar,” kata Kamran pada awak media.
Penurunan proyeksi TKD disebut menjadi faktor utama yang membatasi ruang fiskal daerah. Meski begitu, pemerintah memastikan anggaran tetap diarahkan pada belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pembayaran kewajiban daerah.
“Pemerintah daerah tidak memangkas secara acak. Sesuai arahan pimpinan kita, Bupati dan Sekda, penyesuaian dilakukan dengan pertimbangan dampak langsung ke masyarakat,” jelas Kamran.
Untuk prioritas pembangunan tahun 2026, Pemkab Malinau tetap mempertahankan program-program utama di sektor dasar. Pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap dijalankan melalui beasiswa, penguatan fasilitas kesehatan, serta pelatihan tenaga pendidik.
“Instruksi pimpinan jelas, jangan sampai pelayanan dasar terganggu, apa pun tekanan fiskalnya,” tegas Kamran. Ia juga menyebut bahwa pemerintah daerah tetap memberi ruang untuk pengembangan ekonomi lokal dan lingkungan hidup.
Program penguatan UMKM, peningkatan produksi pertanian, pengembangan pariwisata, hingga pengelolaan sampah dan pengendalian polusi tetap dipertahankan agar pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan tetap terjaga.
Dari sisi pendapatan, PAD tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp129,5 miliar atau naik 1,27 persen dari tahun sebelumnya. Sementara total belanja diproyeksikan sebesar Rp2,34 triliun, dengan porsi terbesar tetap dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Harapan kami, evaluasi ini memberi arah yang lebih tepat bagi pembangunan ke depan. Tujuannya sederhana, masyarakat harus tetap merasakan manfaat anggaran meski ruang fiskalnya terbatas,” ujar Kamran.
Evaluasi Ranperda APBD Malinau 2026 menjadi langkah untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan.® (HS)
“Teruslah Bersemangat dan Bekerjasama”
“Saya Ada Untuk Semua”
“Bersama Kita Pasti Bisa”
“Salam Harmonis Untuk Kita Semua”
