Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 13 Dec 2025 20:24 WITA

Pemprov Kaltara Tanggapi APBD Malinau 2026: Belanja Wajib Terpenuhi, Tidak Ada Pemotongan TPP


 Pemprov Kaltara Tanggapi APBD Malinau 2026: Belanja Wajib Terpenuhi, Tidak Ada Pemotongan TPP Perbesar

TARAKAN, siagasatu.co.id — Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, memberikan penjelasan terkait penjabaran APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026. Dalam wawancara pada Jumat, (12/12/25), ia menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap rancangan APBD Malinau berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan capaian yang cukup baik.

Baca Juga: Rayakan Malam Natal di Desa Metut, Bupati Wempi Komitmen Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan SDM

Denny menyebut Malinau menjadi kabupaten pertama dari lima kabupaten di Kaltara yang telah mengikuti pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 untuk provinsi Kaltara. “Secara persyaratan, Kabupaten Malinau sudah memenuhi untuk dievaluasi. Mereka paling cepat dari seluruh kabupaten, Kota yang ada di Kaltara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi nasional, khususnya penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, situasi ini menekan fiskal seluruh daerah, termasuk Malinau.

“Ketergantungan fiskal kita terhadap dana pusat sangat tinggi. Ketika TKD turun, otomatis belanja daerah ikut terpengaruh,” kata Denny.

“Kami berterima kasih karena arahan Kementerian Dalam Negeri sudah dijalankan. Fokus utamanya adalah memastikan belanja pegawai dan belanja operasional tetap aman,” ujarnya.

Denny memastikan tidak ada isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN maupun tenaga P3K di Malinau. Hal ini, menurutnya, menjadi kabar baik mengingat TPP menjadi komponen pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi daerah.

“Ketergantungan ASN terhadap TPP itu tinggi, dan belanja mereka berdampak pada ekonomi Kalimantan Utara. Jika TPP aman, maka daya beli tetap terjaga,” tambahnya.

Soal harapan untuk kabupaten lain, Denny menegaskan agar seluruh daerah mengikuti pendekatan serupa. “Sama seperti Malinau, utamakan dulu belanja pegawai dan operasional, sesuai arahan Kemendagri. Nanti kita lihat APBD masing-masing,” katanya.

Denny juga mengingatkan bahwa setiap kabupaten/kota wajib menyampaikan Ranperda APBD ke pemerintah provinsi maksimal tiga hari setelah persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. “Itu wajib. Ranperda harus segera disampaikan untuk dievaluasi provinsi,” tutupnya.® (HS)

 

“Teruslah Bersemangat dan Bekerjasama”
“Saya Ada Untuk Semua”
“Bersama Kita Pasti Bisa”
“Salam Harmonis Untuk Kita Semua”

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

20 November 2026 - 10:27 WITA

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

Anak Panah Masih Melaju, Panahan Malinau Sudah Kantongi 10 Emas dan Terus Membidik Juara!

20 November 2026 - 10:19 WITA

Anak Panah Masih Melaju

“Dua Emas, Enam Cerita Kemenangan” Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

20 November 2026 - 06:57 WITA

Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

19 November 2026 - 20:07 WITA

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

19 November 2026 - 16:04 WITA

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors

19 November 2026 - 11:54 WITA

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors
Trending di Advertorial