NUNUKAN, siagasatu.co.id — Bupati Nunukan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin secara resmi membuka Kegiatan Diseminasi Hasil Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Respon yang digelar di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Dorong Regenerasi Pemimpin Berintegritas, IMDKN Gelar Mubes III
Kegiatan ini dihadiri pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, para narasumber, serta peserta dari berbagai layanan kesehatan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, disampaikan bahwa penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Nunukan.
Audit maternal perinatal dianggap penting karena dapat melihat akar masalah dari aspek medis, sistem pelayanan, maupun kondisi sosial masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya surveilans respon sebagai langkah untuk memastikan setiap kasus dapat terdeteksi cepat, dianalisis, dan ditindaklanjuti. “Setiap kasus harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki pelayanan, bukan untuk saling menyalahkan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan jejaring rujukan, serta kerja sama lintas sektor. Ia berharap rekomendasi dari audit dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh fasilitas kesehatan.
Dr. Ratna, Sp.OG selaku narasumber menjelaskan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:
1. Penguatan advokasi, sosialisasi, pembelajaran, dan manajemen kebijakan.
2. Pelayanan ANC sesuai standar, minimal enam kali kunjungan, dua kali USG, dan pemenuhan 12T.
3. Ibu hamil dengan risiko tinggi wajib mendapatkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis kandungan.
4. Pemenuhan alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta penyediaan bank darah di RSP Sebuku.
5. Penguatan peran kader posyandu dan TPK serta pemenuhan sarana PONED di puskesmas.
Selain itu, berbagai intervensi seperti kampanye kesehatan, skrining pasangan usia subur dan ibu hamil, tatalaksana risiko, hingga peningkatan sistem rujukan juga menjadi rekomendasi utama.
Narasumber kedua, Dr. Sholeh, Sp.A memaparkan kebutuhan peningkatan pelayanan neonatal di RSUD Nunukan, khususnya penguatan ruang NICU dan PICU. Beberapa kebutuhan tersebut antara lain penyediaan infant warmer, inkubator, x-ray mobile, ventilator neonatal, serta obat emergensi yang belum ditanggung BPJS seperti surfaktan. Ia juga menjelaskan adanya rencana fellowship dokter spesialis anak dan pelatihan perawat melalui dukungan APBD Kabupaten Nunukan.
Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj. Miskia memberikan tanggapan atas seluruh hasil pemaparan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan yang disampaikan narasumber akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun peluang bantuan dari kementerian.
“Tidak semua bisa langsung dipenuhi, tetapi kita akan berupaya bersama dan bersinergi. Semoga tahun depan beberapa program sudah bisa berjalan,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan ajakan bersama untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi di Nunukan. Acara diseminasi resmi dibuka oleh Asisten I mewakili Bupati Nunukan.® (AK)
