Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 24 Nov 2025 11:32 WITA

Pemprov Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Desa Kaltara


 Pemprov Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Desa Kaltara Perbesar

JAKARTA, siagasatu.co.id — Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa Dengan Pemerintah Daerah (Pemda), digelar di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (21/11).

Membuka Rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyebutkan, hingga saat ini penegasan batas desa di Indonesia baru mencapai sekitar 14,4 persen.

Baca Juga: Gubernur Kaltara Ditunjuk jadi Sekjen AMFC

“Hingga saat ini, proses penetapan batas wilayah desa baru mencapai sekitar 14,4 persen secara nasional. Angka yang tergolong sangat minim ini dinilai berpotensi besar memicu konflik antar masyarakat desa serta menghambat tata kelola pemerintahan desa yang efektif,” ucap Tomsi Tohir.

Untuk mendorong percepatan, Tomsi meminta Pemda dapat segera memberikan dukungan penuh dan mengambil langkah prioritas, serta secara khusus meminta untuk memprioritaskan penyelesaian batas di desa yang tidak memiliki sengketa batas wilayah

Di kesempatan ini, Pj. Sekprov Kaltara Bustan menegaskan dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan batas desa hingga mencapai 55 persen.

“Pemerintah Provinsi sendiri sudah berhasil menyelesaikan 259 batas desa dari 447 desa, atau sekitar 55 persen sudah mempunyai peraturan bupati dan batas desa. Jadi sekarang tinggal 45 persen dari target kita,” ucap Bustan.

Bustan menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah desa secara jelas dan akurat, hal ini sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepastian administrasi pemerintahan.

Terkait sejumlah arahan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rakor tersebut, ia memastikan akan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Kaltara untuk ditindaklanjuti.

“Setelah acara ini selesai kita akan mengundang kabupaten kota untuk kembali merencanakan batas wilayah desa. Kita menargetkan di akhir tahun 2029 itu minimal 85 persen sampai 100 persen batas wilayah desa sudah tuntas di akhir periode,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan batas wilayah desa yang belum selesai ini akan berdampak langsung dengan kepastian hukum, investasi, tata administrasi pemerintahan desa, hingga terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian terhadap sejumlah isu seperti konflik antar batas desa, Bustan memastikan bahwa masalah ini sudah bisa diselesaikan melalui kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat.

“memang ada konflik antar batas desa, tapi kita lihat saat ini kondusif saja. Namun ada konflik maka akan kita selesaikan dengan metode Pentahelix plus kolaborasi yang baik antara Forkopimda, masyarakat, dan akademisi. Semuanya kita libatkan dalam penyelesaian terkait permasalahan batas desa apabila ada konflik,” pungkasnya.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 63 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

20 November 2026 - 10:27 WITA

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

Anak Panah Masih Melaju, Panahan Malinau Sudah Kantongi 10 Emas dan Terus Membidik Juara!

20 November 2026 - 10:19 WITA

Anak Panah Masih Melaju

“Dua Emas, Enam Cerita Kemenangan” Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

20 November 2026 - 06:57 WITA

Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

19 November 2026 - 20:07 WITA

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

19 November 2026 - 16:04 WITA

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors

19 November 2026 - 11:54 WITA

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors
Trending di Advertorial