Tanggerang, siagasatu.co.id — Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menjadi salah satu narasumber utama sekaligus menandatangani komitmen bersama revitalisasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), Tangerang. Kamis (13/11/25).
Sebanyak 429 kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang mengusung tema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” dengan subtema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Kita Semua.”
Kegiatan strategis ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.
Acara diawali dengan sambutan dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan sistem pembelajaran hingga transformasi digital di setiap satuan pendidikan.
“Kita perlu bergerak bersama memastikan seluruh satuan pendidikan siap menghadapi era digital. Transformasi pendidikan bukan sekadar infrastruktur teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” ujar Wamen Dikdasmen.
Selanjutnya, Pimpinan Komisi X DPR RI memberikan arahan strategis mengenai dukungan kebijakan legislatif untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Ia menegaskan komitmen DPR dalam mendorong alokasi anggaran yang berpihak pada peningkatan mutu guru, pemerataan akses pendidikan, serta pengembangan kurikulum berbasis digital.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antarpihak dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
“Digitalisasi pembelajaran adalah bagian dari agenda nasional untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan implementasinya berjalan sesuai kebutuhan lokal,” tegas Kepala KSP.® (HS)
