Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 7 Oct 2025 21:24 WITA

Para Gubernur Temui Menteri Keuangan, Bahas Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah


 Para Gubernur Temui Menteri Keuangan, Bahas Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Perbesar

JAKARTA, siagasatu.co.id — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang S.H., M.Hum beserta sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (7/10) pagi.

Pertemuan ini terkait penyampaian keberatan pemerintah daerah atas dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,7 persen untuk tahun 2026 mendatang. Dari yang tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun awalnya diajukan untuk tahun 2026 sebesar Rp650 triliun.

Baca Juga: Festival Budaya Irau ke-11 dan Hari Jadi Malinau ke-26, Wagub Harapkan Malinau Menjadi Tonggak Pembangunan di Kaltara

Namun saat pembahasan bersama DPR RI, pemerintah menambah menjadi Rp692,995 triliun. Pemotongan ini dikhawatirkan akan menghambat belanja infrastruktur dan pembayaran belanja rutin daerah. Mengingat rata-rata terjadi pemotongan 20 persen hingga 40 persen untuk pemerintah provinsi.

Gubernur Zainal sendiri sempat menyampaikan uneg-unegnya terkait belanja infrastruktur khususnya daerah perbatasan kepada Menkeu Purbaya.

“Untuk ke daerah perbatasan dengan jarak 200 km (jalan dan jembatan) harus saya tempuh 3 hari 2 malam pak Menteri! Cukuplah sindiran Garuda di dadaku, Malaysia di perutku karena akses jalan lebih mudah ke negara tetangga,” tegas Gubernur Zainal.

Senada dengan Gubernur Zainal, sejumlah kepala daerah juga menyatakan keberatan dengan pengurangan ini. Dampak bagi daerah dirasa sangat memberatkan terutama daerah dengan PAD rendah.

Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur (wagub) yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut diantaranya berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, dan DI Yogyakarta.

Dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya, seluruh gubernur dan wagub yang tergabung dalam APPSI sepakat satu suara menolak keputusan pemangkasan ini dan berharap pemerintah pusat bisa membuka ruang untuk menambah alokasi TKD pada tahun 2026.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

20 November 2026 - 10:27 WITA

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

Anak Panah Masih Melaju, Panahan Malinau Sudah Kantongi 10 Emas dan Terus Membidik Juara!

20 November 2026 - 10:19 WITA

Anak Panah Masih Melaju

“Dua Emas, Enam Cerita Kemenangan” Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

20 November 2026 - 06:57 WITA

Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

19 November 2026 - 20:07 WITA

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

19 November 2026 - 16:04 WITA

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors

19 November 2026 - 11:54 WITA

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors
Trending di Advertorial