JAKARTA, siagasatu.co.id — Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., melanjutkan agendanya dengan menemui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republlik Indonesia (BNPB RI).
Didampingi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Amriampa, rombongan disambut oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, S.T., M.M., di Graha BNPB, Jakarta, pada Jumat (12/9) sore.
Baca Juga: Wagub dan Anggota DPR RI Audiensi dengan KKP Bahas Program Strategis Perikanan Kaltara
Agenda kunjungan ini difokuskan untuk membahas terhadap potensi kerentanan bencana alam yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kaltara.
Wagub Ingkong menyampaikan terkait kondisi jalan provinsi sepanjang 87,3 kilometer yang menghubungkan lima kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan Tengah, berada dalam kondisi memprihatinkan dan sangat rawan bencana.
“Jalan ini merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat di perbatasan. Sayangnya, kerusakan jalan akibat seringnya terjadi banjir dan tanah longsor telah menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Wagub Ingkong.
“Dan yang paling memilukan adalah sulitnya masyarakat mengakses layanan publik dasar seperti sekolah dan fasilitas kesehatan,” sambungnya.
Dia menekankan bahwa potensi bencana ini memiliki dampak yang sangat serius, mengisolir masyarakat dan mengancam ketahanan pangan serta kesehatan di wilayah perbatasan dua negara.
Bebernya, keterbatasan anggaran daerah dinilai tidak cukup untuk menangani masalah infrastruktur yang kompleks dan terus diperparah oleh bencana alam ini.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltara membutuhkan intervensi dan kontribusi langsung dari pemerintah pusat melalui BNPB.
Menyambut usulan tersebut, Direktur Agus Riyanto menyatakan BNPB pada prinsipnya memperhatikan kondisi wilayah terdampak bencana, terlebih lagi yang berada di area perbatasan negara.
“Kami memahami urgensi dari permasalahan yang disampaikan oleh Pemprov Kaltara. Segala informasi dan usulan yang disampaikan akan kami laporkan kepada Kepala BNPB untuk segera ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” kata Agus Riyanto.
Pemprov Kaltara secara khusus mengusulkan agar BNPB dapat berkontribusi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, logistik, peralatan, serta penguatan infrastruktur.
Langkah strategis ini diambil agar konektivitas dan perekonomian masyarakat perbatasan yang sangat strategis ini dapat pulih dan menjadi lebih tangguh menghadapi bencana di masa yang akan datang.® (dkisp)
