TARAKAN, siagasatu.co.id — Sebanyak 6 pegawai honor di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan belum bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Padahal mereka sudah masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu diakui Kepala Bidang Perencanaan, Mutasi dan Kepegawaian BKPSDM Tarakan, Lilis Damayanti.
Baca Juga: Tumbuh Positif, Realisasi Investasi Modal Kaltara Triwulan I Capai Rp6,41 Triliun
Hal ini disebabkan karena saat dibuka seleksi tahap I tahun lalu, mereka tidak memiliki formasi yang dibuka.
“Yang tahap I yang tidak masuk mengisi formasi ada 6 orang,” ujar Lilis Damayanti, Kamis (12/6/2025).
Meski demikian, Lilis memastikan mereka masih bekerja di Pemkot Tarakan dengan gaji seperti yang diterima selama ini. Mereka tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tarakan. Di antaranya di DPUTR Tarakan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Tidak diberhentikan, masih bekerja sampai sekarang. Gajinya masih gaji non ASN sampai diangkat paruh waktu,” tutur Lilis.
Adapun peluangnya diperkirakan terbuka pada seleksi PPPK paruh waktu. Lilis membeberkan bahwa seleksi PPPK paruh waktu diutamakan bagi pegawai honorer yang masuk data base BKN namun belum dapat mengisi formasi.
“Nanti dia diangkat di PPPK paruh waktu yaitu untuk pegawai data base BKN yang belum mengisi formasi,” ungkap Lilis.
Ia belum mendapat informasi jadwal seleksi PPPK paruh waktu. Bahkan BKN belum menginstruksikan pengusulan formasi PPPK paruh waktu.® (AP)















