Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 23 Apr 2025 20:48 WITA

Kawal Pengelolaan APBD 2025, Pemprov Kaltara Gelar Rakor Bersama KPK


 Kawal Pengelolaan APBD 2025, Pemprov Kaltara Gelar Rakor Bersama KPK Perbesar

JAKARTA, siagasatu.co.id — Dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Provinsi Kaltara, Selasa (22/4/25) pagi.

Gubernur Kaltara diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka resmi rapat dilaksanakan secara daring (zoom meeting).

Baca Juga: Pemprov Kaltara Sosialisasikan Perhitungan Kebutuhan Formasi Pekerja Sosial Dan Penyuluh Sosial

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, kepala OPD terkait, beserta Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto dan Direktorat Koorsup KPK Wilayah IV Basuki Haryono.

“Kami sangat mengapresiasi KPK atas komitmennya mendampingi Pemda dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan APBD dan pengadaan barang dan jasa strategis di Bumi Benuanta,” puji Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan PBJ adalah area rawan korupsi, menjadi perhatian khusus oleh Pemprov Kaltara. Sejumlah kegiatan supervisi dan pengawasan telah dilakukan KPK di Kaltara, yakni supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi pada 8 fokus area seperti perencanaan anggaran, PBJ, pelayanan publik, dan pengawasan APIP.

“Dukungan dan pengawasan oleh KPK sangat kami harapkan agar proses pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi sebagaimana amanat Presiden,” lanjutnya.

Pada rapat ini juga disampaikan informasi mengenai struktur dan postur APBD Kaltara tahun 2025, termasuk alokasi hibah dan pokok pikiran DPRD. Serta status PBJ strategis tahun 2024 dan rencana PBJ 2025 oleh perangkat daerah terkait.

Menutup sambutannya Wagub Ingkong berharap rapat ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pencegahan korupsi dengan memastikan sistem tata kelola keuangan daerah yang bersih dan konsisten.

“Harapan kami semoga KPK dopat terus memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kaltara yang kami cintai ini,” pungkas Wagub dilanjutkan membuka rapat secara resmi.®

 

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

20 November 2026 - 10:27 WITA

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

Anak Panah Masih Melaju, Panahan Malinau Sudah Kantongi 10 Emas dan Terus Membidik Juara!

20 November 2026 - 10:19 WITA

Anak Panah Masih Melaju

“Dua Emas, Enam Cerita Kemenangan” Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

20 November 2026 - 06:57 WITA

Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

19 November 2026 - 20:07 WITA

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

19 November 2026 - 16:04 WITA

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors

19 November 2026 - 11:54 WITA

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors
Trending di Advertorial