Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 23 Sep 2024 11:16 WITA

Pemprov Libatkan Semua Pihak Dorong Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan


 JAMINAN SOSIAL: Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, saat meluncurkan dan meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Tarakan Plaza, Ahad (22/9). 
Perbesar

JAMINAN SOSIAL: Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, saat meluncurkan dan meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Tarakan Plaza, Ahad (22/9).

TARAKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus berkomitmen dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kaltara.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, saat meluncurkan dan meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Tarakan Plaza, Ahad (22/9).

Baca Juga: Gubernur Dorong Percepatan Perumahan ASN Kaltara

Gubernur menuturkan beberapa upaya dilakukan dengan mewajibkan seluruh Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Pendidikan, Tenaga Honorerer di lingkungan pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Pemerintah juga memberikan tambahan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di beberapa sektor perdagangan dan UMK,” ujarnya.

“Alhamdulillah pada Agustus 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan perlindungan kepada 35.000 pekerja rentan dan pada tahun 2024 ini, menambah jumlah penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan pemerintah provinsi menjadi 54.452 pekerja rentan,” sambungnya.

Ia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemprov dan pemerintah daerah hingga tingkat pemerintah desa, serta seluruh perusahaan swasta untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gubernur meminta kepada seluruh pemenang tender proyek jasa konstruksi serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan APBD mapun APBDes agar dapat mendaftarkan pekerja borongan dan pekerja lepas menjadi peserta BPJS.

“Komitmen kita semua menjadi sangat penting, terutama bentuk dukungan melalui regulasi dan kebijakan agar penerima upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tuntasnya.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

20 November 2026 - 10:27 WITA

Meramu Kesejahteraan dan Investasi, Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027

Anak Panah Masih Melaju, Panahan Malinau Sudah Kantongi 10 Emas dan Terus Membidik Juara!

20 November 2026 - 10:19 WITA

Anak Panah Masih Melaju

“Dua Emas, Enam Cerita Kemenangan” Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

20 November 2026 - 06:57 WITA

Gateball Malinau Siap Menatap Kopetensi Lebih Tinggi

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

19 November 2026 - 20:07 WITA

Bupati Nunukan Apresiasi Kunjungan Kerja Kapolda Kaltara, Perkuat Sinergi Berantas Narkotika di Perbatasan

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

19 November 2026 - 16:04 WITA

Bupati Malinau Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors

19 November 2026 - 11:54 WITA

Bupati Malinau Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi melalui Kerja Sama dengan PT United Tractors
Trending di Advertorial